Berita dan Pengumuman

Kepala Bappeda Jatim Wajib Paham Karakter Budaya Lokal

• Di Publikasikan Pada: 13 Jun 2026
• Oleh: Admin Puspolnas

Pemilihan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Timur dinilai tidak cukup didasarkan pada kemampuan teknokratis semata. Posisi strategis yang berperan dalam menentukan arah pembangunan daerah tersebut juga membutuhkan sosok yang memahami karakter sosial dan budaya masyarakat Jawa Timur agar kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran.

Akademisi Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura), Khoirul Anam, menilai bahwa Jawa Timur memiliki keragaman budaya yang terbagi dalam lima kawasan utama, yaitu Arek, Mataraman, Madura, Tapal Kuda, dan Pantura. Masing-masing kawasan memiliki karakter sosial dan pola komunikasi yang berbeda sehingga perlu dipahami dalam proses perencanaan pembangunan.

Menurut Khoirul, keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada kemampuan pemimpin memahami konteks sosial, budaya, politik, serta regulasi yang menjadi dasar tata kelola pemerintahan. Karena itu, penguasaan aspek administratif harus disertai pemahaman mendalam terhadap karakter masyarakat di berbagai wilayah.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Politik dan Transformasi Sosial (Puspolnas) Umsura tersebut menegaskan bahwa kebijakan publik yang efektif hanya dapat dirumuskan oleh pihak yang memahami kondisi sosial dan lingkungan tempat kebijakan itu diterapkan. Tanpa pemahaman tersebut, kebijakan yang secara konsep dinilai baik berpotensi menghadapi hambatan dalam pelaksanaannya.

Ia menjelaskan bahwa Kepala Bappeda memiliki posisi penting dalam menentukan arah pembangunan karena menjadi bagian dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Jabatan ini menuntut kemampuan membangun komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari DPRD, organisasi perangkat daerah, hingga kelompok masyarakat.

Khoirul menilai, keberhasilan suatu program pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perencanaan, tetapi juga oleh kemampuan menjalin komunikasi dan membangun dukungan dari berbagai pihak. Lemahnya koordinasi antarpemangku kepentingan sering kali menjadi penyebab utama tidak optimalnya implementasi kebijakan.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa sistem merit tetap harus menjadi dasar dalam pengisian jabatan birokrasi. Namun, pejabat yang telah memiliki pemahaman kuat mengenai kondisi sosial dan budaya Jawa Timur akan memiliki nilai tambah dalam memimpin Bappeda.

Menurutnya, apabila jabatan strategis tersebut diisi oleh figur dari luar daerah, hal itu dapat memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kondisi tersebut dapat menjadi bahan evaluasi terhadap upaya pengembangan talenta birokrasi lokal.

Saat ini, posisi Kepala Bappeda Jawa Timur masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) M. Yasin yang juga memimpin Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Timur. Sejumlah nama sebelumnya disebut masuk dalam bursa calon kepala Bappeda, di antaranya Iwan, Hendro Gunawan, Ramliyanto, Muhammad Isa Anshori, Nyono, serta Aries Agung Paewai.

Namun, perkembangan terakhir menunjukkan persaingan mengerucut pada dua kandidat utama, yakni Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur Iwan dan Inspektur Provinsi Jawa Timur Hendro Gunawan. Keduanya dinilai memiliki peluang besar untuk menduduki jabatan yang berperan penting dalam mengarahkan perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Timur.